Biar Nggak Salah Pilih, Ini Aturan Kampanye 2024 yang Wajib Diketahui Anak Muda

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Memasuki masa kampanye, pastinya Beauties bakal melihat atribut para calon wakil rakyat yang terpasang di mana-mana. Dari caleg hingga capres-cawapres, semuanya menerapkan beragam metode menarik mungkin untuk menggaet suara pemilih.

Walaupun terlihat wajar, tapi Beauties tahu nggak bahwa ternyata pelaksanaan kampanye ada aturannya. Semuanya sudah dirumuskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang ditetapkan 14 Juli 2023.

Namun, tanpa disadari masyarakat, banyak banget calon yang melakukan pelanggaran. Lebih jelasnya, berikut adalah beberapa aturan kampanye yang wajib diketahui anak muda.

1. Larangan Politik Uang


Ilustrasi Politik Uang/Foto: Freepik.com/rawpixel.com

Money politics atau politik uang merupakan tindakan yang melibatkan uang atau materi untuk memengaruhi atau memanipulasi proses politik, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemilu. Namun walaupun sudah jelas-jelas dilarang, namun praktek ini masih terus berlangsung, bahkan menjadi budaya selama masa kampanye. Adapun contoh tindakan politik uang yang dimaksud antara lain adalah memberikan uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada pemilih, calon politik, atau partai politik untuk memperoleh dukungan atau suara.

Tindakan ini dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk korupsi dan dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, menguntungkan golongan atau individu tertentu, serta merugikan integritas sistem politik. Jadi, jangan sampai kamu mengiyakan saja berbagai iming-iming, karena pada dasarnya hal ini adalah pelanggaran.

2. Tentang Penempatan Atribut Kampanye

Ilustrasi Atribut Kampanye/Foto: CNBC Indonesia

Selain politik uang, pelanggaran lain yang sepertinya sudah menjadi budaya adalah soal penggunaan atribut kampanye. Melansir DetikNews, PKPU No.15 Tahun 2023 Pasal 34 sudah mencantumkan bahwa atribut kampanye bisa menggunakan selebaran yang bisa ditempel maupun alat peraga.

Meski demikian, disebutkan dengan jelas bahwa penempatannya tidak boleh dilakukan tempat umum, yang berpotensi mengganggu kenyamanan publik, antara lain:

  • Tempat ibadah
  • Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
  • Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi
  • Gedung atau fasilitas milik pemerintah
  • Jalan-jalan protokol
  • Jalan bebas hambatan
  • Sarana dan prasarana publik
  • Taman dan pepohonan

Sayangnya, sebagaimana bisa dilihat saat ini, banyak sekali atribut yang dipasang di berbagai tempat yang jelas-jelas sudah dilarang. Mereka semata mencari atensi sebanyak mungkin tanpa mengindahkan aturan dan kenyamanan bersama.

3. Dilarang Mengikutsertakan Aparat dan Pejabat

Ilustrasi Aturan Kampanye Pemilu 2024/Foto: CNN Indonesia

Selama masa kampanye, pejabat dan aparatur negara maupun daerah diharapkan untuk tetap bersikap netral. Dengan kata lain, mereka tidak boleh diikutsertakan dalam bentuk kampanye apapun. Tindakan menempelkan foto aparat/pejabat, menampilkan image, mengundang, dan sejenisnya untuk keperluan kampanye juga dianggap sebagai pelanggaran.

4. Dilarang Menghina, Menghasut, dan Mengadu Domba

Ilustrasi Kampanye 2024/Foto: Freepik.com/h9images

Selama berkampanye, mungkin dianggap wajar jika ada calon yang menyebar isu panas untuk menjatuhkan salah satu pihak. Bagaimanapun, dalam aturan sudah dijelaskan bahwa kampanye tak boleh mengandung unsur hinaan terhadap pihak tertentu, termasuk yang bersifat rasis maupun mencoreng nama baik lawan politik. Pelaksanaan kampanye diharapkan fokus pada promosi diri yang sehat.

5. Harus Dilakukan Tanpa Kekerasan

Ilustrasi Kampanye Damai/Foto: Freepik.com

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bahwa penyelenggaraan kampanye harus dilakukan dengan damai, tanpa adanya kekerasan. Memaksa, mengancam, meneror, dan sejenisnya demi meraih suara dan meraih tujuan politik adalah hal-hal yang dilarang selama proses kampanye.

Hal-hal lain termasuk pengrusakan atau pencurian peraga peserta lain maupun fasilitas umum juga hal yang tak boleh dilakukan. Jika menemukan hal semacam ini, kamu bisa langsung melaporkannya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pihak yang berwenang.

Beauties, demikian beberapa aturan berkampanye yang wajib kamu ketahui. Selama masa kampanye, calon pemimpin diharapkan tidak melakukan tindakan anarkis maupun bersifat merusak keutuhan negara, termasuk mendebat UUD45 dan Pancasila.

Namun walau penyelenggaraannya sudah diatur sedemikian rupa, namun nyatanya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Sebagai generasi muda, jangan hanya diam saja dan mulailah bersikap kritis terhadap situasi di sekeliling kita.

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di TheTriump? Yuk, gabung ke komunitas pembaca TheTriump, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!

(naq/naq)